Perancangan dan Administrasi Kontrak Pengadaan Barang & Jasa Konstruksi

Perancangan dan Administrasi Kontrak Pengadaan Barang & Jasa Konstruksi

Hotel Marcopolo, Jakarta | 22-23 Desember 2010 | 08.00 - 17.30 WIB | Rp. 3.750.000/ orang (lunas sampai 21 Desember 2010)

 

Sudah Amankah Anda Dari Ancaman Permasalahan Hukum Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi?
Bagaimana Cara Memenangkan Tender Proyek Konstruksi Dengan Penawaran Yang Minimal Namun Mendapatkan Pembayaran Yang Jauh Lebih Besar Ketika Proyek Selesai Dan Tetap Sah Secara Hukum?

 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dari sektor jasa konstruksi mempunyai porsi besar dibanding dengan sektor penyediaan barang dan jasa lainnya. Namun dari segi regulasi terdapat dualisme pengaturan antara UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dualisme tersebut berpotensi menimbulkan masalah korupsi dan persaingan usaha tidak sehat karena menimbulkan kerancuan pemahaman mengenai aturan mana yang menjadi acuan bagi pengguna maupun penyedia jasa.

Di sisi lain, persaingan di sektor usaha jasa konstruksi yang semakin ketat membuat penyedia jasa harus bisa membuat penawaran yang tepat agar dapat memenangkan tender namun tetap sesuai dengan koridor hukum yang ada. Lalu strategi apakah yang sebaiknya digunakan?

MATERI PELATIHAN

A. Memilih Bentuk-Bentuk Kontrak Konstruksi Yang Tepat (Indonesia dan Internasional)

Dalam Pelatihan ini akan diuraikan bentuk-bentuk kontrak konstruksi dan cara memilih bentuk kontrak yang tepat dan cocok agar tidak terjadi kesulitan dikemudian hari. Banyak masalah terjadi karena kurang tepat memilih bentuk kontrak yang dibutuhkan. Format kontrak konstruksi internasional, dapat dipakai sebagai rujukan, namun tidak seluruhnya cocok untuk Indonesia. Sebaliknya kontrak konstruksi Indonesia tertentu masih perlu merujuk kontrak internasional. Pelatihan ini mengupas seluruh permasalahan tersebut.

B. Pedoman Menyusun dan Merundingkan Kontrak Konstruksi

Kontrak yang baik dan benar adalah kontrak yang disusun menurut peratutan perundang-undangan yang berlaku, pedoman dan kaidah-kaidah hukum tertentu sehingga kontrak tersebut dapat disebut adil dan setara (fail & equal) sesuai yang diamanatkan UU RI No. 18/1999 dan tidak cacat hukum. Selanjutnya dalam menyusun kontrak tersebut para pihak seharusnya berunding terlebih dahulu dengan kesadaran bahwa mereka setara kedudukannya. Seluruh masalah tersebut akan dikupas dalam pelatihan ini.

C. Memanfaatkan Peluang Klaim dengan Mengelola Administrasi Proyek Konstruksi

Persaingan dalam industri jasa konstruski sudah semakin ketat, sehingga dicari upaya lain untuk memenangkan tender dengan cara memanfaatkan peluang klaim. Hal ini akan diperoleh antara lain dengan kejelian melihat peluang klaim yang ada (dapat dipelajari) dan mengelola administrasi proyek konstruksi dengan baik dan teratur. Tanpa administrasi kontrak (yang merupakan bagian dari administrasi proyek konstruksi) yang baik mustahil klaim konstruksi dapat dimanfaatkan. Semuanya diuraikan secara lugas dalam pelatihan ini.

D. Klaim Konstruksi dan Cara Penyelesaian Sengketa yang Efektif (Pengadilan / Arbitrase / ADR)

Undang-Undang No. 30/1999 memberikan keleluasaan memilih cara penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan, Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelatihan ini selain menguraikan tentang klaim yang menjadi salah satu sebab terjadinya sengketa, akan menguraikan pula cara penyelesaian yang efektif, baik dari segi biaya, proses dan prosedur serta waktu. Pilihan cara menyelesaikan sengketa harus tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekeliruan memilih cara menyelesaikan sengketa akan mengakibatkan kesulitan yang akan sangat merugikan. Pelatihan ini menguraikan pilihan cara menyelesaikan sengketa yang paling efektif berdasarkan pengalaman selama lebih dari 30 tahun.

E. Proses Persidangan Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase (BANI)

Dalam pelatihan ini selain diuraikan cara-cara menyusun permohonan arbitrase, diuraikan pula secara tuntas proses jalannya persidangan arbitrase itu sendiri. Dengan demikian diharapkan para peserta pelatihan dapat menguasai pemahaman dengan baik dan dapat mengikuti proses persidangan. Namun tetap dianjurkan agar dalam proses persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum yang profesional.

F. Aspek Hukum dan Peran Konsultan Hukum yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Kontrak Konstruksi

Sesungguhnya seluruh isi kontrak konstruksi merupakan hukum yang harus dipatuhi para pihak (KUHPer Pasal 1338). Namun dalam pelatihan ini secara khusus akan diuraikan pasal-pasal apa saja yang harus ada dalam kontrak yang berhubungan langsung dengan hukum seperti waktu pelaksanaan, ganti rugi keterlambatan, penghentian sementara pekerjaan, pemutusan kontrak, penyelesaian sengketa dan lain-lain. Kemudian diuraikan pula peran konsultan hukum dalam penyusunan kontrak. Yang harus diingat adalah bahwa kontrak itu sendiri berisi hal-hal mengenai hukum, sedangkan yang akan menjalankan kontrak tersebut nantinya adalah orang teknik yang umumnya awam terhadap hukum.

G. Peranan Aspek Pendanaan Proyek (Keuangan dan Perbankan) Dalam Kontrak Konstruksi

Pendanaan merupakan hal yang sangat vital dalam proyek konstruksi. Bagaimana jadinya suatu proyek tanpa pendanaan yang cukup dan teratur atau sama sekali tidak jelas. Apa kaitannya dengan perbankan sejauh menyangkut aspek jaminan. Bentuk-bentuk jaminan apa yang harus dihindari karena hanya bersifat moral. Bagaimana proses peminjaman dana melalui bank. Semua dikupas tuntas dan lugas dalam pelatihan ini.

H. Seluk-Beluk Perpajakan Dalam Kontrak Konstruksi

Dalam suatu kontrak konstruksi pasti terkandung pajak-pajak yang harus ditanggung oleh pihak yang berkontrak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Tidak selalu kedua jenis pajak ini dipahami dengan benar oleh para pihak yang berkontrak baik mengenai cara pemotongannya, maupun penyetorannya kepada Pemerintah. Selain itu seringkali pula dalam suatu kontrak, PPN ini tidak dimunculkan. Nilai Kontrak disebutkan belum termasuk PPN. Bagaimana menghitung PPN-nya. Bangaimana kalau dalam perjalanan proyek pajak penghasilan (PPh) dirubah Pemerintah. Semua ini dikupas lugas dalam pelatihan ini.

 

FASILITATOR

• Ir. Nazarkhan Yasin;

Berpengalaman selama puluhan tahun  di bidang usaha jasa konstruksi di dalam dan luar negeri. Saat ini aktif sebagai konsultan hukum konstruksi dan pengajar pasca sarjana

• Monik Bey, SH.;

• Dra. Lisa Purnamasari.

 

BIAYA PELATIHAN

INVESTASI:

• Rp. 3.250.000 /orang untuk pelunasan sampai dengan 1 Desember 2010


• Rp. 3.500.000 /orang untuk pelunasan sampai dengan 8 Desember 2010


• Rp. 3.750.000 / orang untuk pelunasan sampai dengan 21 Desember 2010


• Rp. 4.700.000/ orang untuk pelunasan pada hari pelaksanaan dan setelahnya

• Biaya di atas sudah termasuk :
  
  
  
  • Sertifikat
  
  
  • Modul+CD
  
  
  • Seminar Kit
  
  
  • Lunch + Coffee Break
  
  
  
  

 

Taxation and Accounting Aspects in Construction Industry & Services

Taxation and Accounting Aspects in Construction Industry & Services

Jakarta | 11-12 Juni 2009 | Rp 2.000.000,-

 

Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin lama membuat persaingan bisnis menjadi sangat ketat sehingga bidang akuntansi dan perpajakan juga harus mengikuti  perubahan perkembangan bisnis tersebut. Bahkan dampak perubahan tersebut juga berpengaruh pada bidang usaha jasa konstruksi. Salah satunya dampaknya adalah rencana pemerintah untuk memberlakukan PPh Final untuk bidang usaha jasa kontruksi dan property. Bila Anda adalah praktisi akuntansi dan perpajakan, khususnya di bidang jasa konstruksi dan property, maka pelatihan ini cocok untuk me-refresh dan meng-update pengetahuan dan pemahaman Anda.

Aspek akuntansi dan perpajakan untuk bidang usaha jasa kontruksi memiliki ciri  kekhususan karena sifatnya yang berbeda dengan bidang usaha lainnya. Dilihat dari sisi siklus operasinya yang memiliki waktu lebih dari satu tahun sehingga pendapatan dan bebannya pun dihitung secara khusus. Pelatihan ini akan membahas berbagai aspek dari sisi akuntansi dan perpajakan khusus untuk jasa konstruksi yang dihubungkan dengan perkembangan peraturan perpajakan yang ada.

 

Manfaat Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta akan mampu :

1. Mengetahui konsep dasar pembenaran terhadap kasus - kasus pada usaha kontruksi khususnya aspek akuntansi dan perpajakan.


2. Menangani permasalahan akuntansi dan perpajakan yang terjadi di lapangan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.


3. Menghindar dari berbagai kesalahan dan pengenaan sanksi yang memberatkan perusahaan.

 

Metode Pelatihan :
Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah lektur, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

 

Who should attend ?
Pengusaha, pemilik perusahaan, direktur keuangan, tax manager, staf di bagian akuntansi, perpajakan dan sebagainya, khususnya perusahaan yang be  rgerak di bidang jasa konstruksi dan properti.

 

Materi

HARI I

1. Introduction

• - Pengertian,


• - karakteristik,


• - ruang lingkup


• - dan penghasilan dari usaha jasa konstruksi

2. Aspek Akuntansi atas Kontrak Konstruksi :

• - pendapatan kontrak,


• - biaya kontrak,


• - dan metode pengakuan pendapatan dan biaya konstruksi

3. Aspek Pajak Penghasilan atas Kontrak Konstruksi

• - Periode I: Tahun 1984 s.d. Tahun 1994


• - Periode II: Tahun 1995 s.d. 1996


• - Periode III: Tahun 1997 s.d. 2000


• - Periode IV: Tahun 2001 s.d. Sekarang (PPh Final atau Tidak Final)


• - PPh Pasal 21 untuk Pengusaha Jasa Kontruksi (Pegawai tetap atau tidak tetap)


• - Kredit PPh Ditanggung Pemerintah dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai


• dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri terhadap PPh terutang


• - Kewajiban pengusaha jasa konstruksi sebagai Pemotong/Pemungut PPh pasal


• 21/26, PPh Pasal 23/26 dan PPh Pasal 4 ayat (2)


• - Perlakuan PPh atas Joint Operation


• - Perlakuan PPh pasal 23 atas proyek EPC (Engineering, Procurement and


• Construction) / Turnkey Project

4. Aspek Perpajakan Internasional

• - Pemajakan penghasilan dari usaha jasa konstruksi (proyek) di luar negeri menurut Tax Treaty dan UU PPh


• - Perlakuan perpajakan atas proyek yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

HARI II

1. Aspek Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan JKP berupa :

• - jasa perencanaan,


• - jasa pelaksanaan,


• - dan jasa pengawasan kontruksi

2. Aspek PPN atas Kontrak Konstruksi,

• - Objek dan Subjek


• - Tempat Pajak Terutang,


• - Saat Terutang,


• - PPN Terutang,


• - Faktur Pajak


• - Nota Retur/Nota Kredit,


• - Fasilitas PPN dalam usaha jasa konstruksi


• > Perlakuan PPN atas Joint Operation


• > Perlakuan PPN atas proyek EPC (Engineering, Procurement and Construction) / Turnkey Project


• - Pengkreditan Pajak Masukan


• - Mekanisme Pelaporan oleh PKP Rekanan


• - Dan rekonsiliasi antara Omzet Penjualan menurut SPM PPN dan SPT Tahunan PPh

3. Join Operation (JO) di Bidang Jasa Konstruksi

• - Macam-macam JO bidang jasa konstruksi,


• - Perlakuan akuntansi dan perpajakan untuk JO,


• - Pemecahan bukti Pemotongan pajak untuk JO

4. Pembahasan kasus-kasus perpajakan atas usaha jasa konstruksi

 

PROFESSIONAL TAX TRAINER
Terdiri dari para professional trainer dan praktisi akuntansi dan perpajakan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Berpengalaman menangani permasalahan akuntansi dan perpajakan di berbagai variasi industri baik di BUMN, perusahaan swasta nasional maupun MNC. Dan memiliki pemahaman yang kuat atas perubahan peraturan perpajakan dan peraturan yang masih berlaku.

 

Jadual & Lokasi :
Jakarta | 11-12 Juni 2009

 

INVESTASI

• Rp 2.000.000,- (Full Fare)


• Early Bird Rp 1.900.000 untuk pembayaran sebelum tanggal 03 Juni 2009 : :


• Untuk pendaftaran Group sebesar Rp 3.600.000 untuk pendaftaran  2 orang peserta